51 Permendagri Dicabut Karena Dinilai Rumitkan Birokrasi

JAKARTA, globalaktual.com –Setelah melalui pengkajian sesuai arahan Presiden, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memutuskan mencabut 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dinilai menghambat.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, hari ini saya umumkan telah mencabut 51 Permendagri yang hambat birokrasi, yang membuat jalur birokrasi cukup panjang,” ucap Tjahjo saat memberikan sambutan dan arahan pada Rapat Kerja (Raker) Gubernur Seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Pancoran Jakarta Selatan, Rabu (7/2) siang.

Menurut Tjahjo, Permendagri yang dibatalkan mencakup bidang pemerintahan, kepegawaian, penanggulangan bencana, perpajakan serta telekomunikasi. Selanjutnya, bidang wawasan kebangsaan, kepamongprajaan, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta terkait perijinan penelitian.

Pencabutan 51 Permendagri tersebut masih merupakan tahap awal dari kebijakan deregulasi. Selain itu Mendagri juga mencabut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Desa.

Pencabutan RPJMD tersebut bertujuan agar kepala desa fokus menggunakan anggaran desa. Yang mana kini Pemerintah pusat telah memberikan perhatian dan dana khusus terhadap desa.

Tjahjo berharap pasca pencabutan 51 Permendagri tersebut, pemerintah daerah dapat mengembangkan daerahnya masing-masing secara lebih optimal.

Sebagaimana diberitakan, upaya deregulasi sudah dilakukan Kemendagri pada 2016. Sebanyak 111 Permendagri telah dibatalkan. Dengan pembatalan 51 Permendagri tersebut, maka berarti sudah ada 162 Permendagri yang dicabut. (amy/sm)

Related posts

Leave a Comment