Walikota Serahkan Berkas SPPT PBB 2019 Kepada Para Lurah Diacara Launching SPPT PBB P2 Ruang Jetayu

globalaktual.com, Pekalongan – Untuk menunjang kelancaran pembangunan, Pemkot melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) menargetkan realisasi pandapatan dari pajak bumi dan bangunan Rp14.250.000.000, dari BPHTB Rp14.550.000.000, pajak hotel Rp6.500.000.000 dan dari pajak restoran Rp10.600.000.

Demikian disampaikan Kepala BKD, H Suciono SE, saat menyampaikan sambutan launching SPPT PBB P2 di Ruang Jetayu, Kamis (11/4). “Semua sumber pendapatan pajak dan retribusi ada kenaikan,” bebernya.

Selain sumber pendapatan diatas, sambung Suciono, BKD juga menargetkan sumber pajak hiburan Rp1.820.000.000, pajak reklame Rp2 M, pajak penerangan jalan Rp21.600.000, pajak parkir Rp1.150.000.000, pajak air tanah Rp450 juta dan retribusi daerah Rp1.540.000.000. 

“Dengan teladan yang dicontohkan Walikota, Sekda sampai ASN dan anggota DPRD dalam kapatuhan membayar PBB. Saya optimis terpenuhi, apalagi ada penambahan obyek wajib pajak,” ucapnya.

Sementara ini, sambung Suciono, dibandingkan dengan 27 kelurahan lainnya. Maka penetapan PBB tertinggi ialah di Kelurahan Kauman sebesar Rp1,9 miliar lebih, dengan obyek pajak 3446. Sedangkan terendah di Keluran di Bandengan dengan obyek pajak 1258 dengan penetapan Rp34.102.793 rupiah.

“Kami mengajak kepada para lurah untuk mengingatkan warganya untuk bayar PBB tepat waktu. Sebab bila terlambat membayarkan, sambung Suciono akan dikenai sanksi administrasi sebesar 2 persen/bulannya.

Suciono menambahkan, mekanis penyampaian SPPT PBB 2019 masih sama seperti tahun 2018. Setelah Walikota Pekalongan menyampaikan ke masing-masing kelurahan. Dilanjutkan dengan tugas lurah untuk menyampaikannnya ke tingkat RT dan RW untuk disampaikan pula kepada warganya.

Batas waktunya pemberitahuan kepada warga yakni tanggal 31 Juli 2019. Di samping itu juga seperti tahun lalu BKD menggalakkan Bulan Panutan Bayar PBB.

“Setelah Walikota Pekalongan membayar PBB, para Kepala Organisasi perangkat Daerah (OPD), seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), dan anggota dewan secara periodik untuk melunasi PBB dimulai saat ini sampai 10 Mei,” ungkapnya.

Suciono menjelaskan bahwa untuk pembayaran PBB paling lambat pada 30 September 2019. Tentu masyarakat diimbau untuk segera melunasi PBBnya sebelum tanggal jatuh tempo.

“Kami berusaha melakukan upaya dan perbaikan layanan agar masyarakat Kota Pekalongan terdorong untuk melunasi PBB, bahkan kami berikan reward pada Gebyar PBB Oktober mendatang. Tak tanggung-tanggung empat unit sepeda motor dan hadiah lainnya kami berikan bagi masyarakat yang melunasi PBBnya sebelum jatuh tempo,” papar Suciono.

Sementara itu, Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz SE menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan mengapresiasi dan dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang telah berpartisipasi untuk pembayaran PBB, Kelurahan Kauman yang ternyata tertinggi karena berada di pusat perkotaan.

“Pada dasarnya PBB ini menjadi sumber pendapatan daerah, sehingga peran lurah diperlukan untuk mendorong warganya membayar pajak. Penyerahan SPPT PBB ini sudah kami lakukan, harapannya distribusi kepada wajib pajak dan pengelolaan PBB dapat berjalan lancar,” pungkasnya. (Hendri)

Related posts

Leave a Comment