Money Politic Libatkan Caleg DPRD Kota Mulai Disidang

BY HENDRI ON JUNI,2019

globalaktual.com, KOTA PEKALONGAN – Kasus money politic yang melibatkan caleg DPRD Kota Pekalongan, FK, mulai disidangkan. Sidang pertama digelar Jumat (14/6) di Pengadilan Negeri Pekalongan dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam pembacaan dakwaannya, JPU menerapkan Pasal 523 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 kepada terdakwa.

Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim yang dipimpin oleh Elin pujiastuti SH MH, memberikan kesempatan kepada terdakwa yakni FK untuk mengajukan eksepsi. Setelah berdiskusi dengan kuasa hukum, terdakwa memutuskan mengajukan eksepsi.

Namun ditemui usai persidangan, kuasa hukum terdakwa, Damirin, menyatakan bahwa pihaknya batal mengajukan eksepsi. “Kami diberi kesempatan mengajukan eksepsi tapi setelah kami diskusi dengan klien dari waktu yang diberikan kami sepakat tidak lakukan eksepsi atau batal melakukan eksepsi,” jelas Damirin.

Damirin menyatakan, keputusan tidak melakukan eksepsi diambil demi mempercepat proses persidangan. Sehingga, masyarakat akan semakin cepat mengetahui dan melihat benar atau tidaknya dugaan pelanggaran yang didakwakan kepada kliennya. Damirin juga menegaskan bahwa pihaknya menganggap money politic tidak terjadi karena tidak ada transaksi dan bukti yang massif.

“Artinya money politic ini tidak terjadi. Karena tidak ada satu sistem yang mempengaruhi agar pemilih memilih klien kami,” tuturnya.

Dia menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti seluruh proses sidang sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. “Harapan kami seluruh tahapan persidangan bisa selesai sesuai jadwal dan kami akan ikuti sesuai dengan tahapan yang ada sampai putusan nanti,” katanya.

Karena pihak terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka agenda persidangan dilanjutkan dengan keterangan saksi-saksi. Pihak JPU mengajukan dua orang saksi yang keduanya merupakan anggota Bawaslu Kota Pekalongan yakni Nasron dan Bambang Sukoco. Sidang kasus pidana pemilu tersebut akan digelar dengan batas waktu maksimal tujuh hari. Setelah sidang perdana, sidang akan dilanjutkan Senin (17/6) mendatang.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Sugiharto mengatakan, berlanjutnya kasus money politic di Kota Pekalongan sampai tahap persidangan membuktikan komitmen dari Bawaslu bersama Gakkumdu untuk menindaklanjuti kasus tersebut hingga tuntas.

“Kami sudah dorong sejak awal sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Dalam pembahasan ketiga oleh Gakkumdu diputuskan bahwa ini memenuhi unsur dan dilanjut hingga proses persidangan. Untuk selanjutnya nanti akan dibuktikan dalam proses persidangan,” kata Sugiharto.

Seperti diketahui, pada 17 April 2019 lalu Polres Pekalongan Kota melakukan OTT terhadap sejumlah orang yang diduga melakukan money politic. Dari hasil OTT, diketahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk dua caleg DPRD Kota Pekalongan. Polres kemudian melimpahkan kasus tersebut kepada Bawaslu karena masuk ranah pidana Pemilu. Oleh Gakkumdu, kasus dugaan money politic diproses hingga tiga kali pembahasan dan masuk sampai ke proses persidangan.(hendri)

Related posts

Leave a Comment