Suap Bank Banten, KPK Diminta Seret Puluhan Anggota DPRD

Laporan: Haris.

Astiruddin Purbaglobalaktual.com, Serang — Pengacara Sony, Astiruddin Purba meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyeret puluhan anggota DPRD Banten yang menerima uang dari mantan Ketua Pelaksana Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten FL Tri Satriya Santosa alias Sony ke pengadilan.

Sebab, puluhan anggota DPRD Banten tersebut menikmati uang dari PT. Banten Global Development (BGD), SKPD dan TPAD Provinsi Banten dalam lawatan kunjungan kerja (kunker) pembahasan APBD Banten tahun anggaran 2016 yang di dalamnya berisi tentang pembentukan Bank Banten senilai Rp385.400.000.000.

Hal tersebut diungkapkan Astiruddin Purba dalam nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Serang pada Selasa, 19 Juli 2016. Sidang dipimpin majelis hakim Epiyanto dan jaksa penuntut umum (JPU) KPK Iskandar Marwanto.

“Berdasarkan fakta persidangan, para anggota DPRD Banten yang berasal dari alat kelengkapan dewan (AKD) badan harian anggaran (Banggar) dan alat kelengkapan dewan (AKD) pada komisi III telah pula mengembalikan uang yang pernah diterima dari mitra kerja baik melalui KPK maupun di persidangan. Perbuatan penerimaan uang oleh anggota dewan tersebut tidak berbeda signifikan dengan yang dilakukan oleh terdakwa,” ujar Astiruddin.

Menurutnya, tidak ditetapkannya para anggota DPRD Banten tersebut sebagai tersangka membuat kliennya harus menanggung tanggung jawab hukum sendiri. Hal itu tidak sepatutnya, karena penerapan hukum harus berkeadilan.

“Terdakwa tidak sepatutnya menanggung dosa dan perbuatan anggota DPRD Banten yang lain seorang diri karena penerapan hukum yang berkeadilan haruslah didapatkan,” katanya.

Astriruddin juga mengatakan adanya aliran uang dari PT BGD, TAPD, dan SKPD di Provinsi Banten merupakan praktik dan kebiasan buruk terjadi di DPRD Banten. Selaku ketua banggar, terdakwa hanya menjalankan sistem yang buruk tersebut dalam setiap kunker.

“Dengan kata lain, terdakwa telah terperangkap dalam sistem yang salah yang aman sulit keluar dari pusaran sistem tersebut karena ditengah-tengah mayoritas anggota DPRD Banten yang memandang perbuatan tersebut adalah hal lazim dan wajar,” ucapnya.

Diakhir pembelaannya, Astiruddin menganggap dakwaan JPU dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti.

Begitu juga dengan dakwaan kedua Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti.

“Maka tidak terbuktinya dengan dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa FL Tri Satriya Santosa harus bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidak-tidaknya menjatuhkan putusan kepada terdawa sesuai dengan beban pertanggungjawaban pidana secara obejktif berdasarkan kualitas perbuatannya,” tuturnya.

Related posts

Leave a Comment