Berkas Kasus Dugaan Korupsi Jembatan Kedaung Dilimpahkan

Laporan: A. Haris.

sutadiglobalaktual.com, Banten – Berkas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Kedaung, Kota Tangerang, tahun 2012 yang menyeret Mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten Sutadi dan Direktur PT Alam Baru Jaya (ABJ) M Kholis dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang hari ini.

Dari informasi yang dihimpun, pelimpahan berkas dilakukan sore hari ini. Kasi Pidsus Kejari Serang Agustinus Olaf Mangotan membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler. Menurutnya, berkas tersebut diserahkan berbarengan dengan penyerahan barang bukti.

“Benar berkas sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Serang beserta barang bukti. Soal jadwal belum kita ketahui, kan baru hari ini dilimpahkannya juga, mungkin nanti beberapa hari lagi keluar jadwal sidangnya,” ujarnya, Jumat (22/7).

Terkait jaksa yang akan ikut mengawal persidangan kasus yang proyek senilai Rp23,42 miliar tersebut gabungan dari Kejari dan Kejati. Namun sayangnya Agustinus tidak menyebutkan nama-nama jaksa tersebut.

Pelimpahan berkas pun dibenarkan oleh Panitera Muda (Panmud) Pengadilan Tipikor Serang, Nur Fuad. Namun menurutnya beberapa barang bukti yang diserahkan berbarengan dengan berkas tersebut perlu diverifikasi ulang. “Iya benar sore tadi dilimpahkannya, tapi belum bisa diterima karena barang buktinya harus diverifikasi ulang,” ujarnya.

Untuk diketahui, Sutadi dan Kholis diduga melakukan korupsi dalam pengerjaan proyek Jembatan Kedaung. Pembangunan jembatan tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi. Berdasarkan hasil audit dari laporan hasil pemeriksa (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten terhadap APBD Provinsi Banten 2013, ada ketidaksesuaian pembayaran baja pelengkung dalam pembangunan proyek Jembatan Kedaung senilai Rp12.084.076.783.

Setelah diusut, penyidik tidak menemukan baja pelengkung itu terpasang pada konstruksi Jembatan Kedaung di Kota Tangerang. Padahal, DBMTR Provinsi Banten telah membayar pekerjaan PT ABJ sebesar 100 persen. Kedua tersangka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Related posts

Leave a Comment