Pemkab Serang Pakai Aplikasi untuk Jalankan Perencanaan dan Program Kerja

Laporan: Ariesana.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah (kedua kiri) usai menandatangani dokumen kerjasama bersama Kepala BPPT, Unggul Priyanto (kanan) di sela-sela Kongres Teknologi Nasional di Jakarta,
Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah (kedua kiri) usai menandatangani dokumen kerjasama bersama Kepala BPPT, Unggul Priyanto (kanan) di sela-sela Kongres Teknologi Nasional di Jakarta,
globalaktual.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Serang segera menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah secara terpadu menggunakan aplikasi Simral. Penerapan aplikasi tersebut bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

“Dengan sistem tersebut, setiap perencanaan pembangunan akan terintegrasi dengan penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah,” kata Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah usai melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPPT di sela-sela Kongres Teknologi Nasional di Jakarta, Senin (25/7/2016).

Tatu menjelaskan, Simral adalah sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan daerah terpadu. Aplikasi ini merupakan wujud inovasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk membangun tertib administrasi dan terjaganya konsistensi data pembangunan daerah.

“Pengelolaan program dan kegiatan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah bisa dipertanggungjawabkan dan transparan,” ujarnya.

Selain itu, kata Tatu, Simral juga akan memantapkan program prioritas Pemkab Serang dalam upaya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). “Program satuan kerja akan fokus ke peningkatan IPM. Sistem ini akan membaca dan menganalisa secara langsung jika ada program yang tidak fokus ke IPM,” kata Tatu, menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan (Ekbang) Setda Pemkab Serang Rachmat Maulana mengatakan, dengan aplikasi tersebut, perencanaan di Kabupaten Serang akan lebih terarah. Kegiatan-kegiatan yang selama ini tumpang tindih di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga bisa dihindari.
“Selama ini kita masih manual dari musrenbang sampai penyusunan perda. Padahal prosesnya cukup kompleks kalau melihat kuantitas SKPD dan jumlah wilayah yang kita miliki. Kalau tidak pakai aplikasi, kita akan sulit memonitor,” kata Rachmat.

Selama ini, lanjut Rachmat, banyak terjadi perencanaan daerah yang berulang, karena tidak ada sistem yang menyaring dan memantau dengan seksama. Selain itu, ada juga perencanaan yang melenceng dari visi misi yang ditetapkan oleh kepala daerah. “Uji coba Simral kita akan lakukan sekitar November-Desember,” ujarnya.

Related posts

Leave a Comment