Ujang Endin Indrawan Calon Bupati Dalam Pilkada dan Disrupsi Elektoral dari Pangandaran
Pangandaran, globalaktual.com – Wakil Bupati Pangandaran, Jawa Barat, yang dikenal sebagai sosok calon pemimpin yang transformatif, H. Ujang Endin Indrawan, akhirnya maju dalam pencalonan Bupati Bupati Pangandaran.
Untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati, Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat, diusung 12 parpol diantaranya: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Tampilnya duet Ujang Endin-Dadang Solihat dengan tagline Hudang tidak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah persyaratan paslon harus memiliki 7,5 % dari suara sah atau setara dengan 47.210 ribu hasil pemilu legislatif.
Pilkada yang akan mencapai klimaks tahapan pada 27 November adalah pilkada transisional. Pilkada yang akan menjadikan masyarakat semakin melek politik bahwa memilih calon pemimpin tidak seperti membeli kucing dalam karung. Hanya sekadar memilih calon pemimpin yang ditentukan oleh oligarki kekuatan politik yang dominan.
Pilkada ke depan harus dari pemimpin organisasi kemasyarakatan yang teruji dalam prestasi dan karya untuk tampil. Jangan sekadar menjadi momentum untuk memberikan kesempatan bagi avonturir politik untuk mendapatkan “pekerjaan” sebagai kepala daerah.
Selama proses pilkada langsung dan serentak dilaksanakan pada era Reformasi, kluster elite sosial yang lazim dicalonkan adalah dari kalangan pimpinan parpol, mantan pejabat sipil-militer, pejabat birokrasi aktif, pengusaha, hingga keluarga mantan bupati. Tidak pernah atau jarang calon pemimpin daerah memiliki basis rekam jejak prestasi dan legacy sebagai mantan birokrasi.
Dalam pandangan Ujang Endin, ada beberapa tantangan dan kriteria ideal yang harus dipertimbangkan dalam Pilkada 2024 Pangandaran.
“Pertama, pemimpin harus memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang kuat untuk mendukung dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dan kedua, harus mampu meningkatkan elektabilitas. Artinya, calon pemimpin harus memiliki popularitas dan jaringan yang kuat di Pangandaran,”katanya, saat ditemui di rumahnya, Kamis (12/09/2024).
Sebagai Wakil Bupati yang sedang menjabat, sebagai petahana, H. Ujang Endin Indrawan adalah pelopor (vanguard) dalam proses politik elektoral mengingat rekam jejaknya sebagai Wakil Bupati Pangandaran berpasangan dengan H. Dadang Solihat sama sama mantan ASN yang sukses memajukan Kabupaten Pangandaran dari mulai mendorong berbagai program inovasi dan dalam Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPPAD), serta memiliki kapabilitas-integritas sebagai Evaluasi yang dimaksud, yakni terkait dengan capaian kinerja yang telah berhasil dicapai maupun yang masih perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Ujang Endin Indrawan adalah wakil bupati dengan cakrawala politik kepemimpinan yang inklusif. Hal ini menjadi catatan politik yang bagus, karena tokoh dengan kemampuan membangun maju menjadi kandidat calon bupati Pangandaran.
Sosok Ujang Endin yang memiliki legacy membawa Pangandaran menjadi model pembangunan.
Ujang Endin Indrawan menegaskan bahwa hal yang ideal jika seorang calon pemimpin daerah memiliki rekam jejak yang gemilang dalam kepemimpinannya.
“Kita junjung nilai – nilai demokrasi dalam pemilihan kepala daerah ke depan, karena ini bagian dari ikhtiar kami untuk membangun Pangandaran ke depan lebih baik,” tuturnya.
Ditambahkannya, apalagi calon pemimpin daerah yang 90% wilayah teritorialnya adalah pariwisata dan membawahi pemerintahan yang penuh dinamika sosial kemasyarakatan.
“Calon pemimpin dari birokrasi akan lebih mengenal tipologi wilayah dan karakter kemasyarakatan. Lebih berpengalaman dalam menyelesaikan permasalahan di pemerintahan. Lebih tanggap terhadap aspirasi masyarakat serta mampu menjadi mediator ketika terjadi latensi maupun manifestasi konflik di masyarakat,”tandas Ujang Endin.
Pemimpin yang memiliki legacy dalam mengkonsolidasikan organisasi pemerintahan menurut Ujang Endin akan lebih ahli dalam mengelola organisasi pemerintahan yang lebih baik.
“Calon pemimpin yang berasal dari birokrasi lebih memiliki kedekatan psikologis dengan masyarakat. Mampu berkomunikasi dengan bahasa masyarakat yang jujur dan lugas. Lebih mengenal komunitas komunitas yang memiliki kontribusi pada perubahan didaerah,” ungkapnya.
Dalam psikologi kepemimpinan, nilai pengalaman memimpin menjadi “lentera” bagi pengambilan kebijakan politik yang memberi manfaat bagi masyarakat. Pengalaman kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan akan menjadi bekal dalam menggerakkan gerbong birokrasi dalam arus kemajuan yang pro perubahan (inovatif).
“Pengalaman memimpin dengan prestasi yang teruji dan melahirkan legacy akan mendorong pemimpin daerah yang terpilih mudah dalam menyusun program program yang sejalan dengan napas perubahan sosial,”imbuh H. Ujang Endin Indrawan.
Pilkada ke depan semoga menjadi momentum disrupsi elektoral yang melahirkan calon calon pemimpin daerah yang tumbuh dan berdialektika di tengah masyarakat. Calon pemimpin yang memiliki karakter yang kuat dan tidak menjadi “boneka” kepentingan dari elite politik pusat maupun daerah.
Disrupsi elektoral adalah goncangan kultur dan sistem pelaksanaan pilkada yang memberikan ruang politik bagi tampilnya calon pemimpin yang memiliki rekam jejak keberhasilan. Sebuah momentum yang meruntuhkan secara signifkan dominasi kepentingan elite yang semakin tunduk pada kepentingan dan aspirasi masyarakat arus bawah. Sebuah fenomena peralihan yang cepat dari kelaziman mengusung calon pemimpin daerah yang hanya sekadar bermodal popularitas maupun memiliki uang banyak kepada calon pemimpin daerah yang benar benar mempunyai karya yang gemilang.
Sehingga arogansi oligarki politik lokal akan terendam dengan realitas bahwa masyarakat lebih mempercayai sosok-sosok calon pemimpin yang berhasil dalam melaksanakan program program yang bagus dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Haris)
