KPAI Desak Pemerintah Segera Implementasikan Program Makan Bergizi Gratis Secara Nasional
Jakarta, globalaktual.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk segera mengakhiri tahap uji coba atau piloting project Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mulai mengimplementasikannya secara nasional. Pasalnya, sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, hanya segelintir sekolah yang telah merasakan manfaat dari program ini.
Ketua KPAI menegaskan bahwa semakin lama masa uji coba, semakin besar risiko terjadinya disparitas dan diskriminasi di kalangan peserta didik.
“Saya kira jangan terlalu lama piloting-nya, semua anak harus merasakan manfaatnya. Jika terlalu lama, akan ada kesenjangan dan diskriminasi,” ujarnya dalam konferensi pers laporan akhir tahun KPAI 2024 pada Selasa (11/2/2025).
KPAI juga menyoroti bahwa program ini belum menjangkau lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), serta pondok pesantren. Selain itu, anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) juga belum mendapatkan akses terhadap program ini.
KPAI menekankan pentingnya evaluasi dalam pelaksanaan MBG agar tujuan utama program ini, yakni mendukung tumbuh kembang anak dengan gizi yang baik, dapat tercapai secara optimal.
“Anak-anak dari keluarga kurang mampu sangat berharap mendapatkan manfaat dari program ini. Kalau uji cobanya terlalu lama, bagaimana nasib mereka? Pemerintah jangan ragu untuk segera mengevaluasi dan mempercepat implementasi secara luas,” kata perwakilan KPAI.
Dalam pengawasan yang dilakukan, KPAI menemukan beberapa kendala dalam distribusi dan penjadwalan pemberian makanan di sekolah. Ada sekolah yang memberikan makanan saat jam istirahat, tetapi ada pula yang menghentikan kegiatan belajar secara tiba-tiba demi pembagian makanan.
“Anak-anak memiliki hak belajar dengan fokus yang baik. Jika tiba-tiba pelajaran dihentikan untuk makan, ini bisa mengganggu konsentrasi mereka,” tambahnya.
KPAI pun mendorong adanya mekanisme waktu yang lebih tertata, termasuk sejak proses pengolahan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar distribusi berjalan lebih efisien dan tidak mengganggu proses belajar mengajar.
Selain distribusi makanan, KPAI menilai bahwa Program MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian makanan semata, tetapi juga diiringi dengan edukasi gizi bagi anak-anak dan keluarganya.
Di lapangan, ditemukan kasus di mana anak-anak enggan mengonsumsi sayur atau tidak mau makan nasi yang telah disediakan. KPAI khawatir, jika pola makan sehat hanya diterapkan di sekolah tetapi di rumah masih didominasi oleh makanan cepat saji, maka dampak positif dari program ini akan berkurang.
“Jangan sampai anak hanya mendapatkan makanan bergizi di sekolah, tetapi di rumah masih mengonsumsi makanan yang kurang sehat. Kalau asupan gizi di rumah tidak diperhatikan, evaluasi dampak program ini bisa menjadi bias,” jelasnya.
Dengan percepatan implementasi dan dukungan edukasi gizi yang menyeluruh, KPAI berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan dan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. (Vgt)
