Hj. Tina Wiryawati, SH Anggota Komisi I DPRD Jabar Menyampaikan Tugas dan Fungsi DPRD
Pangandaran, globalaktual.com – Komisi 1 membidangi Pemerintahan. Bidang Pemerintahan, meliputi : Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan dan Pers, Hukum Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia, Kepegawaian, Aparatur dan Penanganan KKN, Perijinan, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Pertanahan, Kekayaan Daerah, Telematika, Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan, Polisi Pamong Praja, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.
Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, SH soal tugas dan fungsi DPRD Jawa Barat secara merinci, mekanisme penyampaian aspirasi dan berbagi pengalaman sebagai politisi sekaligus wakil rakyat.
“soal tugas dan fungsi serta profil DPRD Jawa Barat. masyarakat harus tahu dan memahami tugas dan fungsi DPRD Jawa Barat,”katanya disela sela baksos Kesehatan, Minggu (04/02/2024) di Lapang Desa Wonoharjo Pangandaran
Diharapankan Hj. Tina Wiryawati SH semua masyarakat paham terhadap tugas dan fungsi DPRD Jawa Barat, termasuk soal mengelola desa dalam hal sampah.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan XIII (Kuninga, Ciamis, Banjar, Pangandaran) Hj. Tina Wiryawati SH menilai bahwa penyelesaian persoalan sampah harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan seluruh aspek lapisan masyarakat dan pemerintahan.
“Hal ini butuh proses penyelesaian secara terpadu dari mulai peran pemerintah, tokoh-tokoh, atau masyarakat sendiri yang dari level paling bawah yakni rumah tangga, yang mana harus diberikan pemahaman mengenai penanganan sampah dari hulu sampai hilir. Hal ini yang tersirat didalam perda penanganan sampah di Jabar, selanjutnya tinggal koordinasi antara pemerintah seperti apa,” ujar Hj. Tina.
Lebih lanjut, Hj. Tina menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat selaras dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih peduli lagi terhadap permasalahan sampah. Sebab, permasalahan sampah harus diselesaikan dari hulu hingga hilir dan melibatkan semua elemen masyrakat.
“Tanggung jawab pengelolaan sampah bukan hanya sebatas petugas kebersihan saja, tetapi juga peran dari lingkungan terkecil dari mulai lingkungan keluarga hingga pemerintah memiliki peranan yang sama-sama penting,” katanys.
Selain itu, Hj. Tina Wiryawati SH juga menyoroti penganggaran penanganan sampah yang dinilai pemerintah masih fokus terhadap tahap akhirnya saja. Tetapi masih kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang turut melemahkan wawasan dan peranan pada lapisan masyarakat itu sendiri.
“Seharusnya pengakomodiran penanganan sampah langsung diberikan kepada masyarakat. Dengan catatan masyarakat dapat mengolah sampah agar bernilai jual lebih seperti pupuk dan lain sebagainya,” ucapnya.
Leih jauh Hj. Tina Wiryawati SH menjelaskan, dalam penanganan sampah harus ada perubahan paradigma terhadap cara penganggaran dan tahap penanganan sampah tidak hanya menangani sampah pada penampungan tahap akhir saja. Peran serta masyarakat dihulunya harus juga diakomodir. Seperti contohnya pada tahap kecamatan desa agar pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan sampah agar bisa maksimal.
“Peranan TPPAS harus diperhatikan kembali apakah sudah maksimal atau belum dalam penanganan sampah di Provinsi Jawa Barat,”pungkas Hj. Tina Wiryawati SH. (Aris)
