Pro dan Kontra Pinjaman Daerah Rp 350 Miliar, Bupati Pangandaran Akan Undang Para Tokoh dan Presidium
Pangandaran, globalaktual.com – Dengan adanya dinamika pro dan kontra juga hebohnya beberapa para tokoh Pangandaran menolak terkait pinjaman daerah Rp 350 miliar, Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata akan undang para tokoh masyarakat juga tokoh Presidium, untuk ingin tau apa yang menjadi pemahaman para tokoh presidium.
Bupati juga akan menyampaikan impormasi kepada para tokoh tersebut melalui dengan cara berdialog.
Bupati Jeje mengatakan, apakah portopolio itu menjadi salah satu yang akan dibahas, tentu nanti kita akan sampaikan langkah langkah kebijakan yang akan di ambil, banyak item, maka yang akan kita ambil nanti kita sampaikan.
”Nanti ada berapa langkah yang kita ambil yang nantinya akan saya sampikan, Insya Alloh hari senin atau selasa mendatang kita mengundang para tokoh presidium tentang dinamika yang ada,”ujar Bupati Jeje Wiradinata kepada Awak Media, Senin ( 27/11/2023).
Menyikapi tentang komentar para tokoh presidium, dan atas sikap komentar anggota dewan tentang dinamika yang ada, menurut Bupati Jeje itu sudah biasa, namun sikap dewan itu harus mempunyai konsep pemikiran sebagai wakil rakyat, yang harus di aktualisasikan pada mekanisme yang di atur pada ketentuan per undang undangan.
”Sebagaimana pengalaman saya sewaktu dulu menjadi anggota dewan, karena beda pendapat itu biasa, tapi di salurkan melalui mikanisme dengan ketentuan per undang undangan, sebagai anggota dewan dalam menyampaikan pendapat apapun, gagasan mengenai berbagai aspek, itu tentunya harus di ruang rapat paripurna, bukan menyampaikan pendapatnya di luar, tapi harus di tempat ruang rapat paripurna,”terangnya.
Bupati pun mengungkapkan, tentang pinjaman Rp 350 Miliar, itu bagaimana menyelesaikan defisit, tentu ada berbagai cara, 1. Cara portopolio, 2. Cara sesuai dengan ketentuan BPK, DCR, kemampuan keuangan kita misalkan Rp 65 Milyar, yang ke 3. ada lagi pola pola.
Kalau untuk Portopolio itu tidak gampang, harus di samping persetujuan dewan, katakan saja kita salah itu politis dengan dewan itu politis, kan di sampaikan tidak bisa jalan, itu di sampaikan kepada tiga Mentri, yakni ke Mentri Keuangan, Mendagri dan Bappenas, maka satu sajah ga setuju itu gagal.
“Saya juga menghitung berapa kemampuan keuangan kita, ada persoalan persoalan dimana, satu melebihi masa bakti saya, maka harus ijin ke Menagri, defisitnya melebihi ketentuan harus ijin ke Mentri Keuangan. Jadi tidak gampang, maka apa lagi yang di perebutkan,”tegas Bupati
Lanjut Bupati Jeje mengatakan, tentu orang berdebat dan sebagainya itu kira alam demokrasi, tapi saya Bupati, ini mengaktualisasikan diri saya sebagai kapasitas Bupati, bukan buat masalah tapi menyelesaikan masalah didalam dan sebagai sebagainya.
”Maka saya akan undang tokoh presidium, untuk di ajak berdialoh yang ingsya Alloh jarak dekat saya undang untuk duduk bersama, dan ya,,,kalau dewan itu urusan dewan, tetapi saya pernah jadi anggota dewan sikap saya di aktulisasikan di dalam mekanisme yang di atur oleh undang undang,” pungkasnya. (A. Haris)
